Senin, 02 Februari 2009

DEGRADASI SPIRITUALITAS PENDIDIKAN DALAM UU BHP


Oleh : Happy Hendrawan (Penggerak Komunitas Transformatif Pontianak)

“Negara harus bebaskan biaya pendidikan, Negara harus bebaskan biaya kesehatan
Negara harus ciptakan pekerjaan, Negara harus adil, tidak memihak
Itulah tugas negara, Itulah gunanya negara, Itulah artinya negara
Tempat kita bersandar dan berharap ………………………….. (Iwan Fals: Negara)”

Hingar bingar dunia pendidikan kembali diramaikan oleh demontrasi-demontrasi kalangan civitas dunia pendidikan setelah sebelumnya aksi demontrasi dan bahkan mogok kerja kalangan guru honor dan bantu yang tak pernah jelas nasibnya. Belum lagi peristiwa kekerasan kalangan mahasiswa pada arah tindakan kriminal dalam bentuk tawuran. Boro-boro pendidikan menghasilkan residu akhir sebagai “gerakan spiritual” dalam mengembalikan dignity bangsa, jutru polemik dan kontroversial menjadi satu kesatuan pada wajah “proyek penyusunan UU” kalangan mafia Senayan dalam karakteristik aslinya. Perilaku nyolowadhi selalu saja berulang, setelah ketok palu colong playu dalam Undang Undang tentang Mahkamah Agung terkait dengan usia Hakim Agung, kembali terulang dalam Undang Undang Badan Hukum Pendidikan (UU BHP).
Dalam kondisi yang tidak pernah kondusif dan sensitif dalam penyusunan dan pembahasan undang-undang di Senayan, apa yang dapat diharapkan terhadap kualitas produk undang-undang yang dihasilkan? Namun itulah hadiah akhir tahun 2008, bagi masyarakat Indonesia yang tengah dililit berbagai persoalan yang tak kunjung usai. Apakah kemudian kehidupan menjadi terhenti? Tentu tidak, sebab rakyat Indonesia telah terbiasa dalam kesulitan dan disulitkan, sehingga berjuta siasat menghadapi berbagai persoalan kehidupan adalah keunggulan mentalitas rakyat kecil!
Cuplikan syair lagu Iwan Fals di awal tulisan ini, yang didendangkan jauh hari sebelumnya, ternyata tidak berpengaruh dan memiliki makna apapun bagi mereka yang terlibat dalam penyusunan dan penetapan UU BHP.

Sejarah Pendidikan Indonesia dalam Perspektif Kolonialisme
Berbeda pada era pasca kemerdekaan hingga 1970an (sebelum proyek coba-coba Daud Yusuf dan gang Barkley) dimana pendidikan diselenggarakan semata-mata sebagai proses aufklarung bangsa, era sekitar 1975 – sekarang telah menjelma menjadi industri massal dan formalistik serta berkarakter kolonial. Secara teknis boleh-boleh saja terkesan modernis, gagah dan teknokratis meski spirit dan kerangka moralitasnya secara laten masih terendap mentalitas jajahan dan positivisme kebablasan. Residu akhir penyelenggaraan pendidikan hanya semata-mata terhenti pada secarik kertas yang bernama ijazah yang berfungsi sebagai syarat formal dalam mendapatkan pekerjaan. Persetan dengan kemampuan pikir dan trampil. Itu pula yang terekam secara jelas ketika rekruitmen Pegawai Negeri Sipil oleh negara dijadikan solusi terhadap masalah lapangan pekerjaan yang berpijak pada nilai selembar kertas. Tak peduli anggaran negara terengah-engah karena hampir 50% habis untuk gaji pegawainya. Maka tampaklah kemandegan pola pikir negara bagaimana penanganan masalah pendidikan sekaligus lapangan pekerjaan. Sehingga tidak mengherankan jika kemudian masalah pendidikan didekati dalam paradigma industri yang menghasilkan manusia-manusia bermental buruh (hal senada dilontarkan pula oleh Menteri Kesehatan terkait dengan UU BHP).
Sesat pikir kebijakan pendidikan Indonesia terlahir sejak dalam kandungan ketika pendidikan dimanfaatkan untuk kepentingan sekelompok orang, dimana paradigma dan orientasi pendidikan kolonialisme Belanda permanen dalam alur pikir para pemangku kebijakan. Sejarah menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia mulai mengenyam cita rasa pendidikan ketika pemerintahan kolonial Belanda memulai gerakan industrinya di Indonesia. Kebutuhan tenaga kerja terampil untuk menggerakan industrinya sangat mendesak dan sangat mahal jika pemenuhan tenaga kerja didatangkan dari Belanda atau negara-negara Eropa. Sehingga jalan keluar yang efisien adalah membuka ruang bagi bumiputera untuk bersekolah, sebagai upaya mempersiapkan tenaga kerja administratur perusahaan-perusahaan kalangan kolonialis (kemudian menjadi administratur tata pemerintahan kolonial). Tentu saja dibutuhkan pembatasan-pembatasan dan seleksi ketat agar penyelenggaraan pendidikan bukan untuk melahirkan harimau-harimau pemberontak yang berpotensi memangsa dirinya sendiri. Maka jurus jitu yang paten adalah pendidikan hanya berlaku bagi kalangan priyayi dan ningrat. Apa sebab, karena kaum priyayi dan ningrat jelas kecil kemungkinan menjadi pemberontak setelah pintar bersekolah. Tetapi akan semakin menenyelusup sebagai penghamba jauh ke dalam ketiak kekuasaan kolonial. Hanya satu – dua yang kemudian menjadi tokoh pejuang atas kebenaran hakiki. Bagi kolonialis Belanda, hal tersebut merupakan kecelakan sejarah.
Apakah dalam Indonesia modern sekarang ini, masih harus menggantungkan diri pada kecelakaan sejarah terhadap dunia pendidikan kita? Ketika penyelenggaraan pendidikan kembali terarah pada watak kolinialis semacam itu. Bahwa modernitas bisa terjerumus pada tangan-tangan kolonialisme dalam wajah newimperialis yang dijalankan secara cerdas dan manis oleh kaum juragan. Siapa bisa sangka?

Pendidikan dalam Paradigma Industri
Seperti telah disinggung sebelumnya, dunia pendidikan kita telah terjerembab pada arus liberalisme dan kapitalisme total. Pendidikan semakin akrab bergandengan tangan dalam naluri industri dengan keluaran akhir adalah tenaga kerja. Semata-mata tenaga kerja. Hapus sudah karakter pendidikan sebagai bagian dari upaya membangun dan menjaga cita, citra serta dignity bangsa yang sedang dan semakin terpuruk. Hilang sudah nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945 yang diagung-agungkan. Tinggal dongeng sebelum tidur belaka. Potret pendidikan kita telah kehilangan nilai dan terdegradasi spiritualitasnya yang mawujud dalam UU BHP. Akibatnya, arah pendidikan menjadi semakin rabun. Landas pijak pendidikan, berdasar UUD 1945 pasal 31 ayat 3 dan 4, yang mengamanatkan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan biaya pendidikan harus didanai pemerintah, telah dibenturkan dengan realitas yang dikandung dalam UU BHP. Seperti misalnya pada Pasal 4 ayat 1 UU BHP yang menyatakan bahwa dalam pengelolaan dana secara mandiri, BHP didasarkan pada prinsip nirlaba, yaitu prinsip kegiatan yang tujuan utamanya bukan mencari sisa lebih, sehingga apabila timbul sisa lebih hasil usaha dari kegiatan BHP, maka seluruh sisa lebih hasil kegiatan tersebut menjadi rente dalam gelombang kapitalisasi modal yang ditanamkan kembali ke dalam BHP untuk meningkatkan kapasitas dan/atau mutu layanan pendidikan. Jika demikian keuntungan apa yang di dapat masyarakt? Mungkin saja ini dianggap sebagai cara berpikir dan menafsir UU BHP secara parsial, namun apakah tak cukup geliat gusar para pakar pendidikan terhadapnya?
Kandungannya, pemerintah tidak sepenuhnya lagi berkewajiban menyuntikkan bantuan dana pendidikan. Bagaimana dengan kewajiban alokasi anggaran 20% dari APBN/APBD? Ah itu hanya merepotkan saja, apa untungnya bagi kaum birokrat dan legislator? Karakter aslinya adalah praktik komersialisasi pendidikan semakin terbuka lebar dan telanjang, tidak seperti sebelumnya yang malu-malu. Diskriminasi tak terelakan akibat sistem pasar yang lebih mengemuka. Sangat mengkhawatirkan apabila kemudian proses penyusunan UU juga dijiwai oleh pendekatan industri (baca: pasar)? Atau idapan autis begitu dahsyat menyerang Senayan? Sehingga begitu jauh panggang dari api antara nilai-nilai yang diamanatkan UUD 1945 yang mengatur penyelenggaraan pendidikan dengan UU BHP?
Jika berbagai kasus penyuapan, percaloan dan kasus-kasus berbau kongkalikong berbahan baku uang yang selama ini terungkap ke publik, maka patut menjadi kekhawatiran bersama warga bangsa terhadap mereka yang memutuskan UU BHP sebagai orang-orang yang berpikir modernis namun berwatak kolonialis dan agraris.

UU BHP dalam Konsepsi Erlebnis dan Kedangkalan Cita
Penggunaan kata erlebnis mengacu pada istilah yang digunakan Hegel dan menjadi umum digunakan kalangan kontra positivis dan Hegelian pada tahun 1870-an yang bermakna sebagai residu akhir dari sesuatu yang dialami secara real sebagai sebuah pengalaman yang dialami secara langsung. Dimana Dilthey memberikan konsepsi erlebnis sebagai ‘apa yang secara langsung diberikan (dialami: pen), material tertinggi untuk semua pembentukan imajinatif’. Kata erlebnis juga dimaknai sebagai perlawanan Hegel dan Hegelian terhadap jiwa positivis-industrialis yang bergerak pada arus borjuasi kelompok cinta kemapanan. Sehingga kemudian erlebnis tidak semata-mata sebagai sebuah kata, tetapi secara epistemologis dia beranjak pada konsepsi bagaimana kita memaknai sebuah pengalaman pada suatu perjuangan memperbaiki dan memajukan keadaan di ranah pembebasan. Paling tidak itu benang merah yang dapat penulis tarik.
Sementara parlemen atau lebih kerap disebut sebagai legislative adalah sebuah lembaga yang berisi sekelompok orang ataupun individual (independen) yang berasal dari berbagai kelas sosial dan latar belakang. Dimana keberadaan mereka atas dasar legitimasi rakyat dalam sebuah prosesi yang bernama Pemilu, yang kemudian popular dalam kosa kata khas Indonesia sebagai wakil rakyat. Persoalannya, bagaimana kita bisa menarik pola relasi antara penggunaan dan pemahamaan kata (konsepsi) erlebnis dengan cita parlemen yang direpresentasikan oleh mereka sebagai wakil rakyat dalam konteks UU BHP. Ditarik dari kesejarahan dunia pendidikan formal –sebagaimana diurai pada bagian terdahulu-, jelas bahwa kaum kolonial menyelenggarakan pendidikan semata-mata bertujuan penyediaan tenaga kerja siap pakai bagi kepentingan industrialisasinya. Meski demikian, kemudian ruang-ruang sempit tersebut dimanfaatkan kalangan anak bangsa untuk melakukan pendadaran pengetahuan dan mentalitas dalam membangun dan mewujudkan dignity sebagai sebuah bangsa yang merdeka dari cengkeraman penjajahan. Kondisi itu berlanjut pasca mengumandangkan kemerdekaan sebagai upaya penempaan cita dan citra bangsa yang sedang membangun pondasi nilai-nilai kebangsaannya dalam spiritual keindonesiaan.
Berdasarkan rangakaian pengalaman bathin dalam proses sejarah yang pahit dan panjang tersebut mestinya dunia pendidikan dibangun dalam pondasi yang tidak autis dan terbelenggu semata-mata pada kebutuhan pasar dan industrialisasi dunia pendidikan yang kapitalistik dan supra liberal. Sehingga dengan demikian antara konsepsi erlebnis dengan cita parlemen dalam sebuah produk undang-undang memiliki realitas sosial dan politiknya. Alangkah ironis dan menggelikan ketika fakta sosial dan politik yang mengemuka adalah karakter penghambaan terhadap “kelompok juragan dan penyamun” atas daya tahan bangsa. Sebab pendidikan mestinya tidak semata-mata sebuah proses produksi tenaga kerja, tetapi benar-benar sebagai tiang penyangga dalam membangun mentalitas dan budaya bangsa. UU BHP diyakini oleh banyak kalangan yang peduli terhadap masalah pendidikan telah melahirkan pelayanan pendidikan yang diskriminatif. Ia diposisikan dalam penciptaan disparitas pendidikan antara anak-anak kaum borjuis (khususnya kaum borjuasi baru dari hasil korup) dengan anak-anak kalangan marhaenis. Hukum ekonomi sejati menerap dalam UU BHP, yakni pendidikan harus diukur dalam ruang lelang seberapa banyak uang yang dipunya, maka layaknya dia menyandang status siswa/mahasiswa persetan hasilnya tetap bebal.
Tentu kita tidak berharap UU BHP menegasikan tujuan penyelenggaraan pendidikan sebagaimana diamanatkan UUD 1945 sebagai upaya mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagai jembatan emas bagi masa depan anak bangsa yang tercerahkan, duduk sama rendah dan berdiri sama tinggi dalam berkesempatan dan berperan memajukan negeri di segala dimensi. Sistem pendidikan bangsa ini harus dihindarkan dari pendidikan tinggi yang bersifat elitis dan eksklusif. Ia tidak dilahirkan untuk hadir pada ruang dan kelompok orang tertentu, tetapi melayani kepentingan bersama sebagai sesama anak bangsa. Maka, mari bersama-sama lakukan pelurusan dengan judicial review, bergerak dan terus bergerak !
Konon, seorang pejabat tinggi dari sebuah propinsi di Kalimantan bersedia “memenangkan lelang” kursi dalam bentuk uang gedung setara dengan harga sebuah mobil mewah seri terakhir untuk anaknya agar dapat masuk fakultas kedokteran sebuah PTS di propinsi yang terkenal sebagai kota pendidikan. Itu terjadi jauh sebelum UU BHP ketok palu, lalu bagaimana dengan kekinian ketika UU yang berkarakter liberal dan kapitalistis diberlakukan? Tentu banyak lagi fakta lain yang terjadi, anda bisa ceritakan?

Jogjakarta, 2 Januari 2009


more

Sabtu, 01 November 2008

Award

" Best Of The Best adalah suatu penghargaan bagi para blogger terbaik di bumi ini. Mereka adalah orang-orang hebat yang mengkontribusikan ilmu pengetahuannya melalui weblog yang mereka asuh. Mereka orang-orang cerdas, positif, bersemangat, dan memiliki rasa persahabatan yang tinggi ".

Awal kalimat dari sahabat Ombung (Ide Gokil )ini membuat saya tersanjung dan akhirnya malu, karena penghargaan itu tidak pantas diberikan kepada saya, karena tidak masuk kriteria penerima award. Walaupun malu, saya tetap terima award ini sebagai suatu penghargaan yang tinggi kepada sahabat Ombung, karena keterbukaannya menerima saya sebagai sahabat blogger.



Nah Award ini juga saya persembahkan kepada kawan yang lain (maaf bagi yang belum mendapatkannya).

1. Manusia Biasa
2. Bintang Terasing
3. Anna
4. Bawean Termenung
5. Ifat
6. Keris
7. Rofie
8. Raihan
9. Jovie
10.Lyla

Ada satu pesan dari Ombung dan saya (Sastra Bebas) juga berpesan yang sama yaitu " Best Of The Best blogger award ini untuk dipasang di blog anda dan diteruskan kepada 10 orang sahabat blogger yang lain ". Semoga blogger makin jaya di bumi kita tercinta. Aamiin… Terima kasih.

more

Minggu, 26 Oktober 2008

Pertanyaan - Pertanyaan


Sejak pagi tadi aku di rumah aja, mengurung diri di dalam kamar sambil baca-baca artikel dan buku yang sudah lama diterbitkan. Awalnya hanya untuk ngisi waktu dan menghibur diri karena lagi tidak ada kerjaan, tapi setelah baca-baca itu aku jadi termenung sendiri dan timbul banyak pertanyaan yang aku tidak dapat menjawabnya dengan rasa pasti, pertanyaan-pertanyaan itu terus menggelitik benakku hingga saat ini.

  1. Suatu program Liberal, akan membuka jalan bagi keadaan yang Tidak Liberal…….?
  2. Liberalisme merupakan ideology Borjuasi , apakah kelas masyarakat bawah ( yang mayoritas) dapat menghormati dan menerima ideology ini….? Menghormati mungkin tidak, tapi menerima untuk memanfaatkannya itu lebih mungkin….?
  3. Saat ini, terjadi evolusi internal di negara-negara besar, yaitu mencurahkan perhatian ke tujuan ekonomis yang tidak mungkin dicapai dengan jalan kekerasan( secara teoritis ), namun pada prakteknya jalan kekerasan untuk mencapai tujuan itu dilakukan dengan mengatas namakan ANTI TEROR(ISME)
  4. Apakah hubungan Internasional akan tetap merupakan “ Hubungan antara Negara Kuat dengan Negara Lemah, (antara Negara yang sedang menguat dengan Negara yang melemah)”…?
  5. Apakah ada kemungkinan akan tercipta “ Negara Homogen Universal” dengan liberalisme (Demokrasi Liberal) sebagai akhir sejarah (puncak sejarah dunia)….?
  6. Apakah dengan matinya ideology lawan, berarti akan berkurangnya konflik besar antar negara.?
  7. Setelah akhir sejarah, apa yang akan terjadi….?
  • Mungkinkah terjadi konflik antara Dunia sejarah dan Dunia pasca sejarah.
  • Mungkinkah terjadi konflik Etnis (Ras) dan Nasionalisme.
  • Bentuk pertentangan dapat berupa Terorisme dan Perang Pembebasan
  • Tujuan perjuangan dalam pertentangan tersebut, apa berdasarkan:
- Perhitungan Ekonomis
- Pemecahan masalah teknik
- Masalah lingkungan
- Tuntutan pemuasan konsumen
- Tuntutan kebutuhan energy

Yah……pertanyaan-pertanyaan ini semakin membuat pusing saja…., keinginan bersantai pun jadi terganggu. Akhirnya aku hanya bisa berkata “ inilah dunia…”


Yuvusulikov


more

Rabu, 22 Oktober 2008

PR.., apa tuh...?


Mengerjakan PR....???? Sebelumnya aku gak ngarti apa itu PR..., ternyata bebar2 Pekerjaan Rumah. PR ini dikirim oleh Manusia Biasa, anak Borneo, Borneo...?, jadi ingat kampoeng halaman.., mumpung lagi nyantai isi ah....

Oh iya, sebelumnya tulis peraturannya dulu (katanya wajib....), nah ini dia peraturannya :

1. Each blogger must post these rules
2. Each blogger starts with ten random facts/habits about themselves
3. Bloggers that are tagged need to write on their own blog about their ten things and post these rules. At the end of your blog, you need to choose ten people to get tagged and list their names.
4. Don’t forget to leave them a comment telling them they’ve been tagged and to read your blog.
catatan: kira-kira terjemahnya seperti ini ( maaf seperti paling bisa bhs Inggris, hehehehe...)
( 1. Setiap Bloger hrs memuat peraturan ini...2. Setiap Bloger memulai dgn 10 fakta/kebiasan dirinya...3. Bloggers yang dibubuhi tanda perlu untuk menulis tentang diri mereka di blognya sendiri, mengenai sepuluh fakta/kebiasaan mereka dan posting peraturan ini. Pada akhir anda blog, anda perlu memilih sepuluh orang untuk dibubuhi tanda dan daftar nama mereka...4. Jangan lupa meninggalkan penceritaan komentar kepada mereka mereka yg ditandai dan undangan untuk membaca anda blog. )

langsung nih ya:

1. Sastra Bebas alias Adahir mempunyai nama aslinya Yusuf HD, lahir di Kalimantan, Balikpapan, tapi suku Bugis.
2. Suka melakukan perjalanan jauh, maunya jadi Pengembara (tapi gak jadi...)
3. Tinggi Badan 167 cm dan kurus, yg penting sehat.
4. Seneng baca buku, nonton film yg bermutu, dengerin musik daerah, klasik, jazz, blues dan dangdut.
5. Suka muter-muter kota dengan vespa butut.....
6. Biar gak pandai main sepak bola, tapi suka nonton pertandingan bola, apalagi kalo grup kampung yg main, sering ada pertandingan silat sama karatenya...hehehe...
7. Aku juga seorang lelaki yg penuh kasih-sayang ( terutama untuk anak dan istri...)
8. Kata temen2 ku, aku org yang cuek, tapi setia kawan...(jadi GR : Gedhe Rumongso...)
9. Aku juga peminat pengetahuan dunia mistis, tapi bukan dukun atau paranormal juga buka abnormal....
10.Suka meramu bahan makanan dan minuman menjadi menu yang berbeda...( kebanyakan berakhir di piring makannya kucing tetangga...)

Sudah cukup lah..... sekarang tinggal bagiin kesepuluh penerima yang beruntung pada hari ini. Siapa aja yach??????
1. Ombung
2. Ikhsan
3. Sulae
4. Bow
5. Fajar
6. Bawean Termenung
7. Jovie
8. Raka
9. Lyla
10.Denny

Selesai deh.., Pesan Sastra Bebas jangan lupa isi ya....



more

Minggu, 19 Oktober 2008

Membangun Masyarakat Baru

Negara - bangsa Indonesia, sudah masuk dalam keadaan yang melahirkan kebijakan-kebijakan nasional jangka pendek yang bersifat adhoc, dan akibat logis berikutnya, seluruh aspek kehidupan negara-bangsa Indonesia akan didikte oleh aktor-aktor kapitalisme global yang bergerak di pasar modal, pasar financial, pasar komoditi dan pasar informasi/media.

Menghadapi situasi yang demikian memang sulit, sebab kita tidak mungkin keluar dari cengkraman kapitalisme global karena Indonesia telah ikut menjadi penandatangan APEC dan telah terdaftar sebagai anggota organisasi perdagangan dunia WTO. Yang paling mungkin dilakukan adalah menerima keberadaan kapitalisme global secara sadar, kritis dan cerdas. Setelah itu langkah selanjutnya adalah merumuskan kepentingan kolektif nasional dengan melihat potret besar konstalasi politik internasional sebagai acuan, dengan tetap menjadikan kepentingan dan cita-cita kemerdekaan bangsa sebagaimana dirumuskan dalam pembukaan UUD 45 sebagai titik pijak bersama.

Secara konseptual ada beberapa model sosio-ekonomi-politik yang saat ini berkembang di dunia, seperti bentuk welfare-state ala Eropa Barat daratan, the third-way ala Inggris, sosialisme-pasar ala Cina dengan pola satu negara dua sistem, kapitalisme-industrial-progresif ala Amerika Serikat, kapitalisme-retail ala India dan lain sebagainya.

Semua konsep dan model diatas bisa dipilih untuk menjawab tantangan berat yang dihadapi oleh negara-bangsa Indonesia saat ini. Semua terpulang kembali pada setiap elemen dari warga-bangsa Indonesia untuk menentukan pilihan, sudah tentu dengan memperhitungankan pula keberadaan sumber daya alam dan manusia, keadaan geografi, demografi, kultur, sistem nilai, kondisi sosial dan infrastruktur yang ada.


( Catatan: Penggalan Buku " Telikungan Kapitalisme Global Dalam Sejarah Kebangsaan Indonesia ", Karya Hasyim Wahid, dkk. Seri Pendidikan Politik, Penerbit LKiS, Hal. 41 )

more

Jalan Masih Panjang


Jalan itu masih panjang, sayang
masik banyak pula penghalang di sana
Hentikan rengekanmu
Pacu semangatmu....

Karena kita masih harus....
...terus berjuang
Untuk sampai ditujuan perhentian
atau....
Kita tak lagi mampu berjalan
atau....
Diantara kita terpaksa berjalan sendiri
Setelah menidurkan yang satu..., karena terpaksa

Jalan itu masih panjang sayang....
Hentikan rengekanmu
Pacu semangatmu....

Yuvusulikov, Jakarta, April 2001

more

Senin, 13 Oktober 2008

Politik Ketahanan Pangan

Oleh: Ellyasa KH Darwis

ADA yang salah dalam politik ketahanan pangan kita tampaknya. Khususnya dalam struktur pasar pertanian. Komoditi pangan yang menjadi hajat hidup orang banyak, sering mengalami kelangkaan dan tentu saja harganya mahal. Sementara pada saat musim panen, harga di tingkat petani sangat murah. Petani hanya menikmati marjin terkecil dalam mata rantai distribusi produk pertanan. Sayangnya, pemerintah tidak memiliki inisiatif politik untuk merubah struktur pasar yang tidak sehat ini dan selalu menyelesaikan dengan ad hoc melalui subsidi dan intensive.

Setelah kelangkaan kedelai, kini masyarakat sangat susah untuk mendapatkan minyak goreng di pasaran. Pedagang dan masyarakat menjerit, sampai kini pemerintah belum memiliki formulasi yang tepat bagaimana mengatasi masalah ini selain dengan kebijakan operasi pasar yang sampai kini efektifitasnya belum kelihatan. Minyak goreng masih saja susah dicari di pasaran dan harganya tak kunjung normal.

...Sudah bukan rahasia lagi, selama ini struktur pasar pangan memang ada yang bermasalah. Kenaikan bahan komoditi pangan pada tingkat pasar, tidak dengan sendirinya memiliki implikasi terhadap kesejahteraan petani. Petani hanya mendapatkan margin terkecil dalam rantai distribusi.
...

Lagi-lagi, masalah ini terkait dengan masalah ketahanan pangan. Struktur pasar produk pertanian, harus segera dipikirkan untuk memperkuat ketahanan pangan nasional.

Sudah bukan rahasia lagi, selama ini struktur pasar pangan memang ada yang bermasalah. Kenaikan bahan komoditi pangan pada tingkat pasar, tidak dengan sendirinya memiliki implikasi terhadap kesejahteraan petani. Petani hanya mendapatkan margin terkecil dalam rantai distribusi.

Sebaliknya, harga produk pertanian ditentukan oleh segelintir pembeli. Terjadi praktik oligopsoni pada tingkat hulu. Para pembeli membeli produk hasil kepada petani saat panen. Petani tidak memiliki daya tawar untuk menentukan harga dan menjadi wajar kemudian apabila harga hanya ditentukan oleh pembeli.

Pada tingkat konsumen, produk hasil pertanian juga mengalami hal yang sama. Produk untuk konsumen hanya dilayani oleh hanya beberapa distributor besar. Oleh karena itu, menjadi tidak terhindarkan apabila pada bagian hilir pasar produk pertanian bersikap oligopolistik.

*****

Tidak menjadi rahasia lagi, apabila mata rantai pasar selama ini dikuasai oleh segelintir pembeli. Para pembeli yang jumlah sedikit itu, tentu saja akan dengan leluasa menentukan harga produk komoditi pertanian kepada petani pada musim panen. Situasi seperti ini sudah berjalan sangat lama dan menjadi wajar pula apabila tingkat kesejahteraan petani, semakin lama semakin menurun. Sebab petani hanya memikmati margin keuntungan yang sedikit bahkan tidak jarang, hanya impas saja untuk menutup ongkos produksinya.

Praktik oligopsoni seperti ini menandakan bahwa ada yang salah dalam mata rantai pasar pertanian. Mata rantai pasar komoditi pertanian selama ini memang hanya dikuasai oleh segelintir pengusaha besar. Demikian juga pada produksi hasil pertanian, produsen dan distributor kepada konsumen, juga hanya dimiliki oleh perusahaan-perusahaan besar. Semua produk pertanan diserap oleh industri dan pararitel.

Dengan struktur pasar seperti ini, menjadi wajar dan niscaya adanya jika terjadi situasi seperti sekarang ini. Pada saat panen harga murah dan pada saat paceklik, harga mahal dan langka di pasaran.

Sudah pasti, selagi struktur pasar produk pertanian seperti sekarang ini, maka tidak aka ada perubahan. Masalah pangan dan harga-harga komoditi pertanian lainnya, hanya akan ditentukan oleh segelintir perusahaan besar yang jumlahnya segelintir.

Di sini, menjadi penting untuk memperkuat lembaga pemasaran produk-produk pertanian. Lembaga ini harus diperkuat agar mampu menjalan fungsi dan peran sebagai penyangga kesetabilan distribusi dan harga pangan. Dengan demikian, harga produk pertanian tidak bisa dengan leluasa ditentukan oleh segelintir pengusaha. Optimalisasi lembaga pemasaran, dengan sendirinya akan mencegah praktik oligopolitik sehingga struktur pasar produk pertanian bisa lebih adil.

*****

Sayangnya, meski masalah demikian jelas, akan tetapi tidak ada kebijakan politik yang tegas dan jelas mengenai masalah struktur pasar produk pertanian yang pincang dan tidak adil ini.

Kebijakan menteri pertanian hanya terpokus kepada masalah intensive dan proteksi sebagai cara untuk menyelesaikan masalah kelangkaan produk pertanian ini. Kelangkaan kedelai dan kelangkaan minyok goreng misalnya, memang akarnya berpangkal dari menurunnya produksi pertanian. Petani enggan dan ogah untuk menanam kedelai karena hasilnya tidak menguntungkan dilihat dari sudut apapun.

Sepintas memang dengan insentive dan subsidi akan menolong petani untuk bisa meningkatkan margin keuntungannya. Akan tetapi apabila dilihat lebih jauh, yang dibutuhkan bukan hanya kebijakan intensive dan atau subsidi semata. Jangan harap pula dengan kebijakan ini maka dengan sendirinya akan mendongkrak produk pertanian. Sebab subsidi satu masalah yang bisa menyelesaikan persoalan yang melilit petani sekarang ini.

Masalah yang terbesar yang kemudian berimplikasi kepada menurunnya produksi pertanian adalah masalah struktur pasar yang pincang. Harga hanya ditentukan oleh segelintir pengusaha besar, sementara petani hanya menikmati margin keuntungan yang tipis dan tak jarang hanya impas saja untuk menutup ongkos produksi.

Jadi memang diperlukan kebijakan yang radikal. Diperlukan keberanian untuk merombak struktur pasar pincang.

more

 

September 2008, Design template by Ayi Fahmi.